kebijakan fiskal dan kebijakan disektor rill serta hubungan antara sektor rill,eksternal,moneter,dan fiskal

KEBIJAKAN FISKAL DAN SEKTOR RIIL

Disusun Oleh :

                    Hakrit Aerlin                     B300130101

                              Fredila Putri Arumsari                  B300130143

                              Trias Dian Suciati                          B300130150

Kelas C

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS EKKONOMI DAN BISNIS

ILMU EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN

2014

A.    Kebijakan Fiskal

•  Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat menutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Pada umumnya sangat sulit bagi negara yang sedang berkembang untuk menyesuaikan pengeluaran atau belanja negara terhadap pendapatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan negara yang umumnya masih sangat rendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai keperluan lain sangat besar. Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, dan pengeluaran transfer seperti subsidi, bantuan bencana alam, dan sebagainya. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

• Tujuan Kebijakan Fiskal

Untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Tujuan utama kebijakan fiskal ialah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan Pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga.

Piranti kebijakan yang perlu dipersiapkan:

1.      Pajak untuk sektor swasta

2.      Pinjaman pada masyarkat

3.      Pengeluaran Pemerintah untuk pengendalian pengangguran

4.      Apabila piranti kebijakan dimaksud ternyata gagal, maka cara yang tepat dengan MENCETAK UANG. Uang yang dicetak oleh pemerintah harus dijamin dengan cadangan devisa yang cukup, agar uang yang beredar di masyarakat aman.

• Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1.      Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2.      Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.      Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

•   Sifat Kebijakan Fiskal dalam Mempengaruhi Perekonomian

1.      Ekspansif : implementasi kebijakan ini dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak.

2.      Kontraktif : implementasi kebijakan ini dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak. 

• Macam-macam kebijakan fiscal :

1.      Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional

2.      The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran

3.      The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi

4.      Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.

•   Instrument Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:

1.      Aggregate demand and the level of economic activity ( Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi )

2.      The pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya)

3.      The distribution of income (Distribusi pendapatan)

•   Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif  adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap. Konstraksional gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (YF) lebih tinggi dibandingkan dengan output Actual (Y1). Pada saat terjadi kontraksional gap ini kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran dimana Uactual > Ualamiah. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan output (Y), adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah ataupun penurunan pajak (T) terhadap output adalah sebagai berikut, pada grafik (2.1) maka dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (∆G) naik atau selisih pajak  (∆T) turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat keatas sehingga  pendapatan akan naik dari (Y1) menjadi (Yf).

Kurva Kebijakan Fiskal Ekspansif

•  Kebijakan Fiskal kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. pada saat munculnya ekpansionary gap. Ekspansionary gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (Yf) lebih kecil dibandingkan dengan output Actual (Y1). Adapun mekanisme penurunan pengeluaran pemerintah (G) ataupun kenaikan pajak (T) terhadap output (Y) adalah sebagai berikut, secara grafik kebijakan fiskal kontraktif diagram sebagai berikut:

Kurva Kebijakan Fiskal Kontraktif

Pada gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (∆G) turun atau selisih pajak  (∆T) naik maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat kebawah sehingga  Pendapatan akan turun dari (Y1) menjadi (Yf).

B.     Sektor Riil

•   Pengertian Sektor Riil

Istilah sektor riil dalam pembahasan mengenai ekonomi makro menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Oleh karena ini, sektor riil ini disebut juga dengan istilah pasar barang (pasar untuk barang-barang dan jasa-jasa). Berikut ini merupakan variabel-variabel agregatif yang termasuk sebagai pasar komoditi yaitu :

1.      Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)

2.      Saving atau tabungan (S)

3.      Pendapatan nasional (Y)

4.      Investasi (I)

5.      Tingkat harga (P)

6.      Pengeluaran konsumsi pemerintah (G)

7.      Transfer pemerintah (Tr)

8.      Ekspor (X)

9.      Impor (I)

KEBIJAKAN PENGUATAN SEKTOR RIIL

            Berbagai dampak tersebut haruslah disikapi oleh instansi terkait dengan membuat kebijakan-kebijakan tepat sasaran agar sektor riil sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat berkembang dengan baik. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah dibuat antara lain sebagai berikut.

            Pertama, kebijakan dalam sektor infrastruktur adalah dengan mengalokasikan dana stimulus fiskal untuk belanja infrastruktur. Dana tersebut diprioritaskan untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat padat karya diberbagai bidang, antara lain dalam bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat.

            Di sektor transportasi, instansi terkait telah melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain:

1)      Pengembangan transportasi berdasarkan sistem transportasi nasional dan penyiapan prakarsa pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Transportasi Nasional

2)      Memprioritaskan pengembangan angkutan masal di perkotaan

3)      Menyelesaikan pembangunan prasarana transportasi agar dapat dimanfaatkan

4)      Memprioritaskan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi

5)      Pengembangan pelayaran keperintisan dan kelas ekonomi.

            Kedua,  pada sektor perumahan dan pemukiman. Di sektor perumahan, perlu diambil langkah-langkah dari sektor pasokan berupa penyediaan perumahan dan dari sisi permintaan yakni dari konsumen atau pembeli rumah. Dari sisi pasokan berupa:

1)      Mendorong pemanfaatan tanah untuk pembuatan rumah susun milik (Rusunami)

2)      Kemudahan/penyederhanaan perizinan untuk pembangunan Rusunami

3)      Mendorong penempatan dana Taperum-PNS

4)      Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan industri/perdagangan bahan bangunan lokal terkait program KPR/KPRS Mikro Bersubsidi sejalan dengan PNPM.

Sementara dari sisi permintaan adalah dengan:

 1) Memberlakukan fixed-rate untuk kredit perumahan

             2) Memperluas akses kredit dan pilihan skim subsidi.

            Di sektor pemukiman, krisis keuangan global telah mengakibatkan terjadinya penurunan alokasi anggaran untuk penyediaan pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. Dengan demikian kebijakan dalam mencegah dampak krisis keuangan global adalah:

1) Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan legislatif guna meningkatkan prioritas pembangunan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase

2) Menciptakan skema insentif berbasis kinerja untuk pemda dalam meningkatkan investasi air minum

3) Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran pemerintah untuk penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan , dan drainase

4) peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, melalui skema PPP (public-private-partnership)

            Ketiga, pada sektor pertanian. Kebijakan yang ditempuh adalah:

1) Meningkatkan kelembagaan pertanian, khususnya permodalan dan penelitian

2) Memberikan perlindungan kepada petani dalam konteks ketahanan pangan, tingkat penghidupan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat.

            Terkait komoditas pangan, langkah yang perlu ditempuh adalah dengan memantapkan ketahanan pangan nasional yang mengusahakan bertumpu pada produksi dalam negeri, menjamin kelancaran manajemen distribusi pangan pokok, stabilitas harga pangan nasional, dan melaksanakan diversifikasi pangan.

Untuk subsektor perikanan perlu langkah-langkah riil berupa:

1) Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan melalui pengembangan kemitraan

2) Subsidi benih ikan dan pakan ikan

3) Memperkuat kebijakan dan peraturan dalam pemasaran produk

4) Penguatan akses permodalan nelayan

5) Meningkatkan industri pengolahan ikan.

Keempat, pada bidang kehutanan. Beberapa kebijakan yang telah dan tengah dilakukan antara lain:

 1) Menata ulang arah reformasi sektor perkayuan

 2) Membatasi permintaan kayu bulat

 3) Memperlambat laju konversi hutan

 4) Menggeser agenda ke arah keadilan.

            Sementara itu, kebijakan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup yakni:

1) Meningkatkan kapasitas dan koordinasi lembaga pengelolaan lingkungan;

2) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakan hukum secara konsisten;

3) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan;

4) Meningkatkan konservasi SDA dan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang;

5) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup, dan

6) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA dengan memberikan akses dan kontrol pengelolaan SDA di tingkat lokal.

            Kelima, dalam bidang perdagangan dan industri. Upaya yang dilakukan dalam sektor perdagangan adalah:

1) Mengupayakan peningkatan pencegahan dan penangkalan penyelundupan barang-barang dari luar negeri,

2) Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri, dan

3) Mendorong ekspor hasil industri padat karya.

Keseluruhan dari kebijakan untuk kelima sektor tersebut haruslah diikuti peran aktif dari berbagai instansi terkait serta masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan efek positif dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan setor riil.

•  Analisis Keseimbangan Sektor Riil dengan Grafik

Dalam analisis keseimbangan di sektor riil, kondisi keseimbangan perekonomian dapat digambarkan ke dalam sebuah kurva yang di sebut kurva IS. Kurva IS adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga (i) dan pendapatan nasional (Y), di mana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Untuk menghasilkan kurva IS kita mulai dari diagram I dengan mengambil salah satu titik tingkat bunga, misalnya i₀. Pada tingkat bunga sebesar i₀, investasi yang dilaksanakan sebesar I₀ dan dalam keadaan keseimbangan, besarnya tabungan adalah S₀. Tabungan sebesar S₀ terjadi apabila pendapatan sebesar Y₀. Apabila keadaan tersebut kita bawa pada grafik IV, maka kita memperoleh satu titik dari kurva IS (misalnya kita beri nama titik A). Untuk menggambarkan suatu kurva (kita anggap kurva IS adalah linier) minimal harus ada dua titik sehingga dengan demikian kita perlu mengambil salah satu titik tingkat bunga lagi misalnya i₁. Pada tingkat bunga sebesar i₁, investasi yang diinginkan sebesar I₁, dan dalam keadaan seimbang besarnya tabungan sebesar S₁. Tabungan sebesar S₁, terjadi apabila pendapatan sebesar Y₁. Apabila keadaan tersebut kita bawa pada grafik IV, maka kita memperoleh satu titik lagi dari kurva IS (misalnya kita beri nama titik B). Apabila titik A dan titik B kita hubungkan maka kita akan memperoleh kurva IS, yaitu kurva yang menggambarkan keseimbangan di sektor riil (pasar barang) yang berlereng negatif. Ini memberi petunjuk bahwa pada sektor riil (pasar barang), apabila terjadi kenaikan tingkat bunga, maka turunnya investasi dan turunnya investasi secara langsung akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun maka pendapatan nasional akan naik. Karena, turunnya tingkat bunga akan menyebabkan naiknya investasi. Diagram I menunjukkan hubungan antara tingkat bunga (i) dan jumlah investasi (I), diagram II menunjukkan keseimbangan di pasar barang, di mana tabungan sama dengan investasi S=I. Diagram III menunjukkan hubungan antara tabungan (S) dengan pendapatan (Y), dan diagram IV menunjukkan kurva IS, yaitu kurva yang menghubungkan antara titik-titik tingkat bunga (i) dan pendapatan (Y).

Kurva IS dapat pula diturunkan dengan cara lain seperti ditunjukkan dalam gambar. Diagram I menunjukkan fungsi investasi, dimana penurunan di dalam tingkat bunga yaitu dari i₀ ke i₁ telah menyebabkan investasi naik dari I₀ ke I₁ . Dalam diagram II ditunjukkan bagaimana kenaikan dalam investasi akibat dari penurunan tingkat bunga telah menyebabkan kurva permintaan atau pengeluaran agregat (AD) bergeser ke kiri atas yaitu dari AD₀ ke AD₁ , yang selanjutnya akan mendorong pendapatan naik dari Y₀ ke Y₁ . Sedangkan diagram III menunjukkan kurva IS yang menghubungkan tingkat bunga dan pendapatan, dimana tingkat bunga yang semakin rendah telah menyebabkan pendapatan semakin besar, dan sebaliknya

HUBUNGAN SEKTOR MONETER,SEKTOR EKSTERNAL,SEKTOR PEMERINTAH(FISKAL),DAN SEKTOR RIIL

Kondisi perekonomian suatu Negara dapat dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal.Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor riil,seperti produksi,konsumsi,dan investasi,dan perekembangan sektor moneter seperti inflasi dan jumlah uang beredar.Sementara itu,kondisi eksternal tercermin pada perkembangan neraca pembayaran.Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor riil,fiskal,dan moneter.

Dalam skema trsebut dapat dilihat bahwa perkembangan permintaan dan penawaran barang dan jasa di sektor riil yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor tercermin pada perkembangan ekspor dan impor baik barang maupun jasa pada transaksi berjalan.Demikian pula pada transfer seperti hibah dari luar negeri kepada pemerintah yang merupakan bagian dari penerimaan anggaran Negara,tercatat dalam transaksi berjalan.Selain itu transaksi pembayaran bunga pinjaman pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah dalam anggaran Negara juga tercatat di neraca pembayaran pada pos penghasilan(income).Dalam pada itu,aliran modal luar negri yang merupakan salah satu sumber pembiayaan baik pada kegiatan sektor pemerintah(fiskal) maupun bank umum akan tercatat pada perkembangan transaksi modal dan keuangan dalam nraca pembayaran.

Aliran dana dari keseluruhan transaksi yang mempengaruhi cadangan devisa yang tarcatat dalam transaksi modal dan keuangan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi khususnya sektor moneter.Hal ini mengingat perubahan cadangan devisa akan mempengaruhi aktiva luar negeri bersih dan otoritas moneter,yang pada gilirannya akan mempengaruhi uang beredar dalam perekonomian.

Dengan demikian,dalam lingkup analisis ekonomi makro,keterkaitan antara sektor eksternal dengan sektor lainnya sepertii telah diuraiakan di atas memegang peranan yang penting dalam proses perhitungan tingkat output nasional atau produk domestic bruto,penyusunan anggaran Negara,dan perumusan kebijakan moneter.Hal ini menjadikan neraca pembayaran sebagai salah satu indikator penting dalam perumusan kebijakan ekonomi makro suatu Negara.

Secara umum,transaksi-transaksi di sektor eksternal  yang tecatat dalam neraca pembayaran merupakan gambaran dari seluruh aliran sumber daya(resource flows) baik berupa aliran uang maupun barang dan jasa,yang kepemilikannya berpindah dari suatu Negara ke Negara lainnya.Perpindahan kepemilikan tersebut dapat terjadi karena pertukaran (exchange)atau tanpa pertukaran(unrequited transfer),seperti hibah misalnya.

Transaksi-transaksi yang menyebabkan aliran sumber daya tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori.Pertama,transaksi yang trkait dengan perdagangan,seperti ekspor-impor barang dan jasa,transaksi yang terkait dengan pengghasilan,seperti pembayaran bunga dan pembagian deviden,serta transaksu yang terkait dengan transfer,seperti hibah.Kedua,transaksi yang terkait dengan barang modal dan investasi,seperti penanaman modal langsung dan investasi portofolio.Dalam neraca pembayaran,transaksi pada kelompok pertama disebut transaksi berjalan atau current account,sdangkan transaksi pada kelompok kedua disebut transaksi modal dan keuangan atau capital and financial account.